OPEN SOURCES JOURNAL

Tentang Kasus-kasus Penyerobotan Tanah & Agraria & Bank sebagai Alat Pemusatan Ekonomi

Edukasi | 07 Jun 2025 06:52 AM

Jakarta - Morning Tea Co.

Thomas Jefferson famously warned, "If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around the banks will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered."

Thomas Jefferson pernah memperingatkan, "Jika rakyat Amerika mengizinkan bank swasta mengendalikan penerbitan mata uang mereka, pertama melalui inflasi, kemudian melalui deflasi, bank dan korporasi yang tumbuh di sekitar bank akan merampas semua hak milik rakyat hingga anak-anak mereka kelak terbangun tanpa rumah di benua yang ditaklukkan oleh ayah mereka."

Kutipan ini mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kendali perbankan swasta atas pasokan uang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan merugikan rakyat biasa.

Catatan tentang Thomas Jefferson Presiden Amerika Serikat yang ketiga dengan masa jabatan dari tahun 1801 hingga 1809 ini menjadi sangat terkenal di kalangan akademisi "politik-ekonomi". Ramalan Thomas Jefferson pun akhirnya terbukti.

Krisis-krisis yang terjadi berlanjut & berulang, hari ini pun terbukti ada banyak rakyat Amerika sendiri yang tak memiliki rumah, hidup di jalan-jalan, & semua itu tergambar dalam video-video rekaman para kamera amatir di Amerika.

Simak materi Video berikut ini "The Three U.S. Cities with the Largest Homeless Populations. #usa #homeless #population" :


Simak juga materi Video berikut ini "Uncovering the Reality of American Slums: Eye-opening Expose #youtube current " :


Simak juga materi Video berikut ini "Kensington Avenue: Neraka Kehidupan di Philadelphia | Amerika Yang Sesungguhnya" :

Lalu apa kaitannya ucapan Thomas Jefferson tadi tentang "Bank" dengan persoalan2 yang muncul seperti masalah penyerobotan properti tanah & kasus2 Agraria yang marak di Indonesia?? Persoalan di balik itu sebenarnya hampir sama, semua dimulai ketika terjadi Penerbitan Surat Hutang (BONDS) oleh para Politikus-Ekonom, apa itu BONDS & Fractional Reserve dijelaskan secara detail pada Video "The Biggest Scam In The History Of Mankind" (Penipuan Terbesar Dalam Sejarah Umat Manusia) yang ditulis Mike Maloney, video ini merupakan Edukasi Sistem Keuangan yang berjalan saat ini & dapat di-klik di sini : Hidden Secrets of Money Ep 4 , silahkan di simak video tersebut, terdapat Setting Bahasa yang bisa di rubah ke Text Bahasa Indonesia.

Dalam video "Hidden Secrets of Money" karya Mike Maloney, paparan kasus kejahatan ekonomi yang terjadi di USA kini menjadi jelas sumber awalnya, kenapa bisa terjadi "amputasi modal-modal dari rakyat yang tadinya sebagai pemilik2 tanah & properti ke para Investor/Bankers dalam bentuk perjanjian "Buying Shares" yang dilakukan lewat para Politikus (kami lebih suka menyebut golongan para tikus), & itu biasanya terjadi di masa penumpukkan Jumlah Hutang Baru yang di create Koalisi Politikus Baru Plus Hutang Koalisi Politikus Lama yang jumlahnya totalnya semakin Besar sehingga menuntut kebutuhan kecepatan income yang makin besar untuk mengimbangi "pelunasan Kelipatan Hutang Baru yang Bertambah yang harus di bayar Negara", hutang tersebut juga tumbuh oleh aritmatika Kelipatan Bunga Hutangnya sendiri plus penerbitan Surat Hutang Baru untuk biaya Pemerintahan yang Baru, dan untuk membiayai Beban Hutang Rutin Berjalan yang terus Tumbuh angkanya tersebut di butuhkan percepatan pertumbuhan tingkat Konsumsi di masyarakat (dengan memacu konsumsi masyarakat sehingga terjadi aliran Pajak Konsumsi masuk deras untuk menambal pembayaran Bunga Hutang Jatuh Tempo yang wajib di bayar di tiap priode yang disepakati sesuai "perjanjian" agar tak memperbesar jumlah Hutangnya namun sifatnya menjadi sementara selama tingkat Konsumsi masyarakat terhadap barang2 dagangan pemerintah sedang tanpa masalah) sehingga dengan begitu komplotan Politikus yang berkuasa sementara tersebut tak mengalami "Gagal Bayar".

Tapi bagaimana jika ternyata tingkat "Konsumsi Publik justru Menurun" akibat suatu Krisis yang di sengaja lewat Politik Dumping oleh Kompetitor Luar lewat cara Bombardir import barang murah agen importir untuk kuasai Pasar Lokal termasuk serangan wabah virus yang di jalankan para kompetitor industri dari luar terhadap lokal untuk mengobrak abrik pasar lokal secara sengaja sehingga akibat serangan itu income Konsumen Lokal terhadap konsumsi barang pemerintah totali Turun, maka multiplier efeknya setoran Pajak Konsumsi ke negara juga ikut turun padahal Hutang negara yang wajib diBayar oleh pemerintah sudah jatuh tempo?

Lalu Bagaimana cara Politikus akhirnya membayar Hutang yang terus tumbuh tersebut ketika krisis konsumsi terjadi (karena turunnya income penghasilan konsumennya akibat industri tempat mereka bekerja sedang kolapse bertumbangan karena kejutan bombardir import barang murah dari kompetitor luar sehingga penghasilan parbik2 lokal tersebut juga di telan tenaga kerja dari luar melalui bombardir lautan barang2 murah luar ke lokal untuk sengaja menghancurkan industri2 lokal yang menyebabkan Konsumen Lokal tak memiliki lagi income ketika pabrik mereka bangkrut kalah saing & mereka terPHK tak punya lagi Penghasilan sebagai Konsumen Barang2 dagangan Pemerintah)?

Nah, cara yang paling masuk akal bagi para Komplotan Politikus untuk melunasi "Hutang Jatuh Tempo" ketika "income Negara menyusut akibat Konsumsi masyarakat Turun" adalah dengan menjual "Share" Jaminan Objek2 Hutang-nya lewat penarikan Investasi baru, misal Objek Jaminan dalam Perjanjian Surat Hutang itu adalah sebuah Kawasan yang dalam "perjanjian Legalnya antara Politikus dengan Investor/Bankir sebelumnya" kawasan tersebut memang akan di rencanakan Pembangunan Kapital Baru Buyer Surat Hutangnya berupa Kawasan Pabrik baru yang mau tak mau kawasan itu harus di-serah terima ke Buyer Surat Hutang dalam bentuk Legal Kepemilikan Shares, namun pada kawasan luas biasanya di tengahnya masih terdapat permukiman penduduk asli & biasanya akan terjadi praktek "Pengusiran Warga Lokal yang tinggal di kawasan tersebut bahkan dalam banyak kasus menggunakan Aparat2 Hukum yg diperalat untuk memuluskan jalan dengan segala Narasi Politikus Baru demi Pembangunan atau membuat lapangan Kerja Baru tapi biasanya juga dengan mengorbankan pesaing lokal lainnya di satu sisi yang juga memiliki tenaga kerja, yang dengan sengaja pesaing lokal lain dibuat bangkrut terlebih dahulu misal lewat politik Dumping Import Barang sejenis yang lebih murah dan akibatnya tenaga kerja perusahaan2 lokal lainnya yang sudah beroperasi lama juga terPHK meski di pabrik baru yang share saham Perusahaan2 Baru tersebut dimiliki Komplotan Politikus bersama Kartel2 Baru yang masuk ingin kuasai seluruh Pasar Barang Lokal tersebut memang menginginkan tenaga kerja untuk Perusahaan Barunya tersebut. Biasanya dalam perkara kawasan pabrik baru tersebut ada "dealing antara Bankir/Investor berupa Perjanjian pembagian Shares Keuntungan dengan para Politikus2 yang di jadikan alat Kartel tersebut" termasuk keamanan Investasi Jangka Panjang yg di operasikan Politikusnya lewat regulasi2 yang menguntungkan Kartel, misal bagaimana Pasar hasil industri-nya kelak tetap sustain (bertahan lama) lewat regulasi2 hukum baru yang tujuan akhirnya juga dapat menjatuhkan & membangkrutkan perusahaan2 pesaing lokal yang sudah lama ada, sehingga dengan begitu Perusahaan Investasi yang masuk tak memiliki pesaing sama sekali tapi bisa menguasai seluruh pasar lokal total bersama "agen2 politikus peliharaan mereka" yang semua ini merupakan tujuan akhir dari Politik "Pemusatan Profit/Pemusatan Ekonomi" pada segelintir orang yang mana "Politik Pemusatan Ekonomi" itu sendiri bertentangan dengan logika "Pemerataan Ekonomi" yang dikampanyekan para politikus (membagi rata tugas kerja pada semua society tanpa kecuali sehingga seluruh society memiliki Income).

Video Mike Maloney Hidden Secrets of Money Ep 4 menjadi petunjuk bagaimana masalah Finansial sebenarnya yang terjadi dalam sistem itu akhirnya memicu Kasus-kasus Hukum seperti Kepemilikan Tanah & Agraria yang belakangan juga sering terjadi di negara Indonesia karena sistem ini sebenarnya berbasis Debt Base System (Hutang) yang tujuan akhirnya sama seperti perkataan Thomas Jefferson yaitu memindahkan seluruh kekayaan society yang ditransfer dari masyarakat ke-tangan mereka (para Bankir/Investor yang rata-rata adalah juga penguasa2 Korporasi & Properti), melalui skema Jahat Kesepakatan Hutang antara Negara (politikus) sebagai Penerbit Hutang (BONDS/Surat Hutang) dengan Bankir/Investor sebagai Penerbit Uang & Buyer BONDS nya nantinya juga dari kelompok Agen2 Bankir/Investornya sendiri. Skema Hutang yang Jahat ini ini terus berlanjut hampir di semua negara penganut Sistem Debt Base Money. Apakah Kondisi Indonesia nantinya akan mirip seperti Amerika? Melihat kondisi belakangan kasus2 perampokan lahan2 rakyat lewat aparatur negara menjelaskan adanya signal Skema Jaminan BONDS (Surat Hutang) tersebut memang dalam bentuk kawasan-kawasan yang secara kebetulan masih di tempati penduduk-penduduk lokal yang bahkan telah lama memiliki kawasan2 tersebut bahkan sebagian merupakan wilayah tanah adat, ketika Hutang Negara Bertambah di tiap Pergantian Koalisi Baru tapi Pembayarannya Macet karena Income Publik Turun sehingga negara tak bisa memenuhi target Pelunasan Hutang Jatuh Tempo, maka Buyer Surat Hutang (BONDS) tadi akan meminta Jaminan atas Hutang tersebut agar bisa di tarik kepada si Pemberi Pinjaman Modal misal akan digunakan sebagai "Wilayah Konsesi" (Di miliki secara Share antara Penerbit Surat Hutang dengan Pemberi Pinjaman bahkan Objek Jaminan Hutang yang di plotkan tersebut dalam perjanjian antara komplotan Politikus dengan Bankir/Investor tanpa sepengetahuan Rakyat Penghuni yang telah lama bermukim di kawasan yang di-Jaminkan tersebut). Dan umumnya kawasan-kawasan yang dijadikan Objek Aset Surat Hutang oleh para Politikus itu bisa jadi termasuk lahan pertanian garapan rakyat, perkebunan, hutan bahkan laut yang para nelayan biasa menangkap ikan di kawasan laut tersebut tanpa sepengetahuan rakyatnya sendiri.

Pelajaran berharga dari catatan Thomas Jefferson menjadi sebuah bukti jelas hingga hari ini meski itu di catat pada abad ke 18/19 tentang bahaya Bank Swasta sebagai Pengendali Bank Sentral yang mengendalikan kedudukan Negara di bawah Elit Kartel. Namun persoalan kisruh ini di mulai dari sikap para Politikus-Ekonomnya sendiri yang rata-rata diam, atau pura-pura tak tahu, atau hanya menjadi bagian dari Sistem Perampokan yang di jelaskan secara lengkap di dalam Video Mike Maloney Hidden Secrets of Money Ep 4 .

Jika Thomas Jefferson adalah seorang Pribumi Indonesia, maka perkataannya hanya berubah menjadi seperti ini : "Jika rakyat Indonesia mengizinkan bank swasta mengendalikan penerbitan mata uang mereka, pertama melalui inflasi, kemudian melalui deflasi, bank dan korporasi yang tumbuh di sekitar bank akan merampas semua hak milik rakyat hingga anak-anak mereka kelak terbangun tanpa rumah di benua yang ditaklukkan oleh ayah2 mereka semasa Perang Kemerdekaan RI, lalu mereka menjadi Budak-Budak Kapitalis Asing dari mancanegara yang membanjiri Bumi Indonesia menjajah Indonesia kembali seperti dahulu."

// Rational Economy

Simak artikel Berita ini tentang apa yang semirip di ramalkan Thomas Jefferson bahaya sistem Perbankan Modern dan akibatnya pada nasib Society yang harus kehilangan tanah & rumah akibat Negara Mengambilnya ketika harus menjadikan tanah2 rakyat tersebut sebagai Objek Jaminan BONDS/Surat Hutang : Rakyat Dipaksa Angkat Kaki, Negara Bungkam! Modus Licik di Proyek PIK 2 Terungkap

Simak Video Berikut tentang Korban-korban Sistem Riba Perbankan Modern yang di Ramalkan Thomas Jefferson yang dalam Fungsinya Negara ternyata hanya sebagai alat mesin ekonomi para Elit Bankir/Investor yang tujuan akhirnya memindahkan seluruh kekayaan dari Rakyat ke segelintir Penguasa Ekonomi (si Setan Bangsat 1% tersbut) :
Konflik Rempang: Kampung adat berusia dua abad terancam digusur - BBC News Indonesia

Video terkait persoalan Agraria lainnya di Kalimantan Tengah : Sengketa Lahan, Ratusan Warga Duduki Lahan Perkebunan | Kabar Hari Ini tvOne


Video terkait persoalan Agraria di Pontianak : Bentrok akibat Sengketa Lahan, Sejumlah Warga di Kebun Sawit Ketapang Kena Luka Tembak


Video terkait persoalan Agraria di Sumatera Utara : Warga Terlibat Bentrok Sengketa Tanah Adat di Sumut, 12 Orang Terluka - iNews Pagi 20/05


Simak Video terkait persoalan Agraria di Bekasi : Sengketa Lahan di Kawasan Industri Bekasi, Ahli Waris dan Petugas Keamanan Bentrok


Simak Video terkait persoalan Agraria di NTT : Sengketa Tanah Adat, Puluhan Ibu-ibu Hadang Petugas Satpol PP NTT - BIP 15/10


Simak Video terkait persoalan Agraria di Padang Lawas : Aksi Tanam Diri Tolak Eksekusi Lahan di Padang Lawas


Simak Video terkait persoalan Agraria di Siempat Nempu Dairi : Pasca Eksekusi Tanah Seluas 5 Hektar Di Siempat Nempu Dairi, Ini Kata Kuasa Hukum Pemilik Lahan

dan masih banyak lagi kasus serupa baik yang sempat terekam mass media maupun ribuan kasus-kasus yang serupa tapi tak tersentuh oleh Mass Media.

Ada tulisan menarik tentang "SEJARAH PEDAGANG UANG" (BANK) yg di tulis seperti ini :
"Para ekonom senantiasa membohongi publik bahwa resesi dan depresi adalah bagian alami dari siklus bisnis. Namun kenyataan yang sebenarnya tidaklah seperti itu. Resesi dan depresi selalu terjadi bila Bank Sentral memanipulasi jumlah uang beredar, yang tujuan akhirnya adalah memastikan semakin banyak kekayaan yang ditransfer dari masyarakat ke tangan mereka. Bank Sentral sendiri merupakan metamorfasa dari pedagang uang di zaman dahulu…" Artikelnya bisa di baca dalam Pustaka ini : Sejarah Pedagang Uang (Money Changer) : BANK

// Rational Economy

← Kembali ke Beranda