Kilas Balik Artikel CNN Maret 2022 : Tentang Para Politikus & nasib Ekonomi di Papua

Politik | 06 Jun 2025 10:22 PM
Jakarta, CNN Indonesia 23 Mar 2022 10:44 AM --
Original : Luhut Akan Dilaporkan ke Polisi soal Dugaan Kejahatan Ekonomi di Papua (old article CNN March 2022)
Isu2 Artikel lama dari CNN ini menarik di bahas kembali karena terkait dengan bidang akademik "political economy" karena menyangkut 2 isu baru lainnya hari ini juga di sekitar Papua yaitu Raja Empat & masalah Nikel
Save Raja Ampat! Alam Raja Ampat Terancam - Metro TV News, isu seperti ini biasanya muncul dari LSM maupun organisasi2 pers non pemerintah terlepas apakah ada sokongan proxy kiri atau kanan atau bersifat "netral" non politik, tapi mau tak mau para pemerhati lingkungan harus terlibat dalam urusan informasi publik khususnya bagi society2 yang menjadi korban2 "kebijakan ekonomi sepihak" para "komplotan ekonom-politikus Budak Hutang yang membebankan Hutang Negara pada Para Pengantri Kotak Suara Pemilu lewat pajak2 & pungutan2 & kenaikkan harga2 kebutuhan pokok" plus dengan terus menjual seluruh bumi dan pulau-pulau & isi tambangnya ke Asing melalui konsesi demi "Share Saham" dari Perusahaan2 Kerjasama untuk pengolahan industri2 Perkakas Korporasi2 Multinasional yang sumber dayanya diambil dari bumi Nusantara & biasanya sering disertai pengusiran warga-warga penghuni lokal-nya sendiri di kawasan konsesi tambang itu yang semua itu demi "kenikmatan Hidup di masa Pensiun bagi Para Politikus & Ekonom bersama aparat2 Hukum yang terlibat, mumpung para politikus & aparat masih menjabat 5-10 tahun bahkan 20 tahun, kapan lagi punya kesempatan jualan pulau & isinya lewat Konsesi Tambang plus dapat bagian Saham (profit rutin masa Pensiun tanpa susah payah bekerja)? Mengenai isu papua tahun 2022 juga ada di tulis di Warta Betahita yang link nya bisa di lihat di sini Kejahatan Ekonomi di Papua.
Berikut Isi Berita lama CNN 23 Mar 2022 :
Sejumlah organisasi masyarakat sipil bakal melaporkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan terkait dugaan kejahatan ekonomi di Papua.
Rencananya, laporan terhadap Luhut itu bakal dilayangkan di Polda Metro Jaya pada Rabu (23/3) hari ini sekitar pukul 14.00 WIB.
"Sejumlah organisasi masyarakat sipil akan menggunakan hak konstitusionalnya dengan melaporkan dugaan keterlibatan LBP terhadap kejahatan ekonomi di Intan Jaya," kata Direktur YLBHI M Isnur kepada wartawan, Rabu (23/3).
Isnur mengatakan pelaporan oleh warga terhadap terhadap pejabat berwenang, dalam hal ini Luhut, dijamin haknya dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP.
Isnur juga menyebut bahwa laporan terhadap Luhut ini merujuk pada hasil riset berjudul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.
Riset itu dilucurkan oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia bersama dengan #BersihkanIndonesia.
"Sejumlah eks-perwira tinggi militer dan pejabat negara diduga terlibat dalam konflik kepentingan yang mengarah pada kejahatan ekonomi. Nama Luhut Binsar Panjaitan (LBP) terindikasi merupakan salah satu pejabat negara yang terlibat," tutur Isnur.
Sebagai informasi, isu keterlibatan Luhut dalam bisnis di Papua telah menjerat aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti.
Keduanya pun telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan yang dilayangkan oleh Luhut. Laporan itu terdaftar dengan nomor baik tersebut terdaftar dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, pada 22 September 2021.
Haris dan Fatia dilaporkan buntut konten video berjudul "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!". Video ini diunggah oleh Haris dalam akun Youtube-nya.
(dis/ugo)
Simak materi video berikut Terkait Berita Panas pada saat itu :
style="width:100%; max-width:560px; aspect-ratio:16/9; border:none; align=middle; allowfullscreen>
Dalam percakapan di video itu, disebut bahwa PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Luhut merupakan salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group.
Belum ada tanggapan resmi dari Luhut tentang rencana pelaporan itu. Namun, pada Senin (21/3), Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi mengklaim Luhut selama ini tak memiliki kegiatan ekonomi apapun di wilayah Papua.
"Kejahatan ekonomi apaan? pak Menko Luhut punya kegiatan ekonomi di sana saja enggak kok," kata Jodi kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/3).
Simak materi Video "Narasi Newsroom" berikut Terkait Berita Panas Tersebut :
Bara Konflik Intan Jaya Papua: ADA BENANG KUSUT LORD LUHUT DI TAMBANG PAPUA? | Buka Mata
style="width:100%; max-width:560px; aspect-ratio:16/9; border:none; align=middle; allowfullscreen>
Simak juga materi Video "Warta Kota Production" Terkait Berita Panas di Papua lainnya hari ini, Juni 2025 : Susi Pudjiastuti: "Hentikan Tambang Nikel, Selamatkan Raja Ampat!”
style="width:100%; max-width:560px; aspect-ratio:16/9; border:none; align=middle; allowfullscreen>
Dari semua rangkaian kolektif materi artikel dari tahun ke tahun dari beberapa mass media ini menjelaskan, siapapun para komplotan politikusnya, sudah bisa diterka arah standar kebijakan "politik-ekonomi -nya" akan mengikuti "standart protokol Politik Homogenisasi Konsumsi atau Pemusatan Profit/Ekonomi" yang di create komplotan lama (root brain keturunan2 VOC-EIC cikal bakal para penguasa Bursa Saham Dunia) yang mengendalikan ekonomi dunia saat ini melalui manufaktur2 raksasanya serta keturunan2 mereka pula yang mengendalikan Pasar Bursa Saham Dunia saat ini melalui agen-agen "Economic Hitmen" tercerdas yang disebar ke berbagai negara untuk mempengaruhi Keputusan2 Parlementer, para politikus & Pemerintahan2 Boneka Hutang (Debt Base Money) untuk tetap taat pada "Model Sistem Perbudakan Hutang & standart Konsumsi Barang yang sama" yang di create kelompok keturunan-keturunan mereka-mereka juga yang ada di belakang layar World Bank & IMF yang ternyata Komplotannya telah lama mengendalikan Konsumsi Publik baik melalui "politik Culture Cell, Tanam Paksa & Pengambil Alihan Lahan-Lahan Ekonomi Society Asli dengan cara Paksa dengan cara memanfaatkan Aparatur-aparatur Hukum melalui Politik Uang". Untuk para akademisi yang berminat soal siapa di balik semua persoalan ekonomi di dunia saat ini, semua akan terhubung pada masalah yang sama yaitu "kelompok yang menciptakan uang" di dalam artikel ini : Sejarah Pedagang Uang (Money Changer) : BANK , semoga artikel ini bermanfaat adanya. Peace! // Rational Economy.
← Kembali ke Beranda
